Politeknik Pariwisata Lombok mengadakan bimbingan teknis sistem pengendalian informasi Pemerintah.

Undang-undang dibidang keuangan Negara membawa implikasi perlunya system pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh pengawas intern melakukan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan di bidang masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu bagian di Poltekpar Lombok mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban harus dilaksanakan secara tertib, efektir, terkendali serta efisien.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas penyusunan dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada seluruh Bidang di lingkungan Politeknik Pariwisata Lombok. Bimbingan teknis ini di hadiri seluruh bidang yang ada di Poltekpar Lombok.