Terdapat 13 Isu Strategis  Pengembangan Wilayah NTB 2019-2023. Dari 13 Isu Strategis Tersebut Pariwisata mendominasi Analisa isu Strategis yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ini berita baik dan sangat seksi  bagi pelaku Pariwisata  dalam berbagai sektor kegiatan pariwisata. Terdapat beberapa Isu Pengembangan Dalam Pariwisata sebagai berikut:

  1. Pengembangan KEK  Pulau Lombok
  2. Pengelolaan Global  Geopark  Rinjani Pulau Lombok
  3. Pengembangan KEK Tanjung Santong sebagai bagian Teluk Saleh Moyo-Tambora (SAMOTA)
  4. Pengembangan Kawasan Bima Sebagai Kawasan Ekonomi Terpadu
  5. Pengembangan Pariwisata Bertaraf Internasional.
  6. Pengembangan Wilayah Timur NTB untuk mendukung Ekonomi Wilayah yaitu KEK Labuan Bajo dan Pulau Komodo sebagai destinasi Super prioritas  kelas Dunia.
  7. Pengelolaan Global Hub Kayangan Lombok Utara untuk meningkatkan Konektifitas wisata SAMOTA – SAKOSA.

 

Dalam 7 isu Strategis Terkait Sektor Pariwisata NTB 2019- 2023, isu strategis pembangunan NTB tahun 2021-2022 poin 8 yaitu “Pembangunan Pariwisata Terkena Dampak Pandemi Covid-19” merupakan tantangan sekaligus peluang menata kembali seluruh aktiftas pariwisata sehingga pariwisata akan betul kembali kuat dan menjadi sektor andalan NTB  ke depan. Namun demikian dalam Isu Strategis Pembangunan Pariwisata NTB dan melihat potensi besar NTB di sektor Pariwisata seharusnya menjadi 10 Program Prioritas NTB. Khususnya  Isu Strategis dikaitkan 10 Program Prioritas dalam Pembangunan NTB. Program Pariwisata tidak muncul secara masif,  seharusnya  Prioritas “Percepatan Pembangunan Pariwisata  Kawasan Strategis Pasca Pandemi Covid-19”. Optimalisasi pengelolaan justru seharusnya menjadi  rencana aksi pada wilayah  yang telah ditetapkan . Poin 8 dalam Program Prioritas  Pembangunan NTB  2022 seharusnya dimulai percepatan dan mengoptimalkan pengelolaan Pariwisata pada Kawasan Strategis KEK MANDALIKA, SAMOTA- SAKOSA- KEK SANTONG DL. Justru Pariwisata  Muncul  pada Kebijakan Strategis mestinya Pariwisata masuk dalam 10 Program Prioritas NTB sebelum dimunculkan dalam kebijakan dan strategi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022 dalam Pembangunan Pariwisata. Hal ini penting dilakukan NTB karena sektor Pariwisata investasi nomor 3 di NTB setelah Pertambangan dan Perhubungan .

Disisi lain NTB merupakan Destinasi wisata kelas dunia yang ada di Mandalika dan Lobar dan  KLU, dan pulau Sumbawa sangat strategis dengan Pulau Moyo, Pantai Lakey .Begitu pula dengan Kabupaten Bima pulau Kelapa, Geopark Tambora, Pantai Pink, Gunung Sangyamg Api Teluk Waworada dan Pantai Selatan Bima dengan panjang garis pantai dari Wane Sampai  Pantai Sarae Rumah 30 KM  pantai terpanjang di Indonesia.

Disisi lain, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Ripparda NTB 2013-2028 telah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata (KSPD) di seluruh Kabupaten / Kota di NTB.  Mestinya ini yang di dorong terus berkembang besar. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat,  NTB sudah masuk Destinasi Pariwisata Nasional  (DPN) dan KSPN sebagai aktifitas pertumbuhan ekonomi daerah  bahkan KEK Mandalika adalah Program dan Kebijakan Pemerintah pusat yang harus disinergikan untuk mendapat program Prioritas. Hal tersebut karena  NTB dalam PP 50 Tahun 2011 Tentang RIPPNAS RI 2010-2025 merupakan Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional ( KSPN)

Ada beberapa saran yang saya ingin sampaikan adalah :

  1. Perlunya RPJMD NTB menentukan Prioritas program dalam sektor Pariwisata agar sejalan dengan program Presiden membangun pertumbuhan ekonomi dari sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .
  2. Perlunya Memantapkan Pembangunan Kepariwisataan dari seluruh wilayah NTB berdasarkan perangkat hukum yang sudah ditetapkan baik PP, Perda  sehingga pariwisata dapat bergerak cepat menjadi  sektor andalan di NTB.
  3. NTB telah mempromosikan beberapa Kawasan Investasi menjadi prioritas 2019-2023 yaitu KEK Mandalika, Bandar Kayangan (Global Hub) Lombok Utara, Kawasan Geopark Rinjani ,Kawasan SAMOTA, SAKOSA , Kawasan Pertambangan Tambang Sumbawa  Timur, KEK Tanjung Sentong, Pengembangan Wisata Reliji. Maka Percepatan Pembangunan Pariwisata kawasan strategis harus lebih cepat dilakukan terutama wilayah SAMOTA- SAKOSA- KEK Teluk Santong serta memperhatikan Perda Nomor 7  Tahun 2013 Tentang RIPPARDA NTB 2013-2028 yg telah menetapkan KSPD  di wilayah Bima Selatan  yaitu  KSPD Teluk Waworada Wane dan Sekitarnya  dengan ruang lingkup :
  1. Pantai Sera Na’e  Desa Laju Kec. Langgudu Kab Bima
  2. Pantai Wane Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima
  3. Pantai Baba Desa Dumu Kecamatan Langgudu Kab. Bima
  4. Kawasan Wisata Waworada
  5. Pantai Rontu
  6. Pantai Woro
  7. Pantai Marada

 

Dari kawasan Wisata Bima Selatan diatas belum terdapat dukungan anggaran Sarana sehingga Perda Nomor 7 Tahun 2013 tersebut berjalan efektif semoga sisa umur 7 Tahun Perda ini dapat  maksimal diimplementasikan di Bima pada beberapa Kawasan wisata Bima Selatan dan Bima Tinur wilayah SAKOSA .

Khusus  wilayah Timur KSPD Sape- Pulau Sangyang dan Sekitarnya terdapat 7 Kawasan wisata yaitu :

  1. Sangyang Pulau
  2. Pulau Ular
  3. Gili Banta
  4. Pulau Kelapa
  5. Bajo Pulo
  6. Pantai Papa
  7. Uma Lengge, Maria
  8. Sambori

 

Kabupaten Bima pun memiliki Kawasan Wisata lain menurut Perda Nomor 7 Tahun 2013 yaitu Kawan wisata Teluk Bima dan sekitarnya yaitu:

  1. Pantai Lawata
  2. Amahami
  3. Kalaki
  4. Pulau Kambing
  5. Wadu Pa’a
  6. Benteng Asakota.

 

dan KSPD SAMOTA :

  1. Gunung Tambora

Artinya terdapat 3 KSPD dan  20 Kawasan Wisata di Kabupaten Bima. Sedangkan Kota Bima 1 KSPD dan 3 Kawasan Wisata yaitu :

  1. Pantai Lawata
  2. Amahami
  3. Bagian Timur Pualu Kambing

 

 

PULAU LOMBOK DAN PULAU SUMBAWA SEMAKIN SEKSI DARI SEKTOR PARIWISATA  MERAIH PERINGKAT 3 INVESTASI  di NTB

Lombok sebagai Hub Pariwisata NTB merupakan Faktor penentu hadirnya  wisatawan, investasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, kreatifitas masyarakat dan berkembangnya ekonomi kerakyatan di desa dan di kota.

Investasi di NTB tahun 2020 tetap stabil tidak terpengaruh  Covid  mencapai 4,8Triliun Rupiah Januari – Juni 2020 pada bulan yang sama 2019 hanya 4,6  Triliun rupiah Tahun 2019  (Jejak Lombok,27 Juli 2020). Tahun 2019 ( Januari-Desember ) Realisasi investasi  mencapai 10, 023 Triliun Rupiah dari target 16 Triliun Rupiah .Realisasi akhir investasi di NTB Tahun 2020 sebesar Rp.11, 6 Triliun dan realisasi melebihi target yg ditetapkan target nasional oleh BPKM ( Badan Koordinasi Penanamn Modal) sebesar Rp. 6,5 Triliun (ntbprov.go.id/realisasi- investasi- provinsi-ntb-2020).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perijinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu ( DPPMTSP) NTB Muh Rum.  Dari investasi tersebut sektor Pertambangan, Perhubungan dan Pariwisata. Target investasi 2020 16 Triliun Rupiah  target awal kemudian dirubah menjadi 11 Triliun Rupiah.  Pariwisata makin Prospektif  dengan meraih  investasi Rp. 1,088 Triliun  berada di Peringkat 3 setelah Perhubungan mencapai  Rp. 1,908 Triliun  Pertambangan  Rp. 1,543 Triliun ( Gatra.com/03/2020)

 

Kabupaten Bima Gerbang Wisata Dunia dari Pintu Barat dan Simbol Pariwisata NTB 

 

Kabupaten Bima Gerbang Wisata  NTB. apa dasarnya dan datanya ? ini alsannya sebagai berikut:

  1. Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan 3 KSPD dan 20 Kawasan Pariwisata di Bima 8 Kawasan 8 di Pintu Barat  DSP  Labuan Bajo yang berbatasan dengan Kabupaten Bima.
  2. Target investasi Pemprov NTB 2021 sebesar Rp. 13 Triliun ,  jika membuka kawasan wisata dengan dukungan sarana, anggaran baik APBD Provinsi dan APBN  di Kabupaten Bima sehingga 3 KSPD dan 20 Kawasan wisata di Kabupaten Bima  menurut Perda Nomor 7 Tahun 2013 mampu berkontribusi 10- 15 % dari total target imvestasi NTB.
  3. Kabupaten Bima adalah pintu masuk wisata menuju Komodo – Labuan Bajo terutama dari Pelabuhan Sape dan Teluk Waworada sehingga akses ke pulau Komodo dan Labuan Bajo dapat melalui 3 konektivitas laut yaitu dari KSPD TelukWaworada dan KSPD SAPE dan Sangyang. Artinya menuju Pulau Komodo dapat melalui:
  1. KSPD Sangyang
  2. KSPDCSape
  3. KSPD Teluk Waworada
  1. Bandara Sultan Muh. Salahuddin merupakan Bandara konektifitas  Bima- Labuan Bajo- Makassar- Lombok – Bali sehingga mampu menarik wisatawan berkunjung .

 

REKOMENDASI  PERCEPATAN PARIWISATA KABUPATEN BIMA

Kabupaten Bima adalah Kabupaten yang sangat beruntung karena memiliki banyak destinasi wisata yang sudah diatur dalam PP dan Perda Pariwisata NTB. Bahkan dalam peta Pariwisata Nasional Kabupaten Bima masuk Destinasi Pariwisata. Hal ini memberikan kekuatan sekaligus tantangan apa kita mampu  memanfaatkan peluang besar ini . Daerah lain sudah lari kencang paling nyata tetangga kita Lombok Tengah , Lombok Barat, Lombok Utara , Labuan Bajo . Kita sudah saatnya bangkit dengan semangat baru mewujudkan dulu komitmen yang kuat seluruh stakeholder untuk. membangun Bima dengan sektor pariwisata .Maka SDM dalam sektor Pariwisata harus diperkuat sehingga 20 destinasi wisata yg sudah dalam kebijakan Pemerintah pusat daerah dapat diwujudkan.  Ada beberapa hal yang harus kita lakukan di Kabupaten Bima  sebagai berikut:

  1. Perlunya intervensi anggaran Provinsi NTB pada 20 Kawasan Wisata telah ditetapkan pada 3 KSPD SAMOTA- SAKOSA- Teluk Waworada sebab implikasi Peraturan yang dikeluarkan dan ditetapkan wajib didukung Anggaran sarana, prasarana , SDM  dari perintah UU tersebut. Maka Perda Nomor 7 Tahun 2013  Tentang RIPPARDA NTB 2013- 2028 wajib memberikan anggaran Pembangunan pada Lokasi Kawasan wisata di Kabupaten Bima dan daerah lainnya.
  2. Perlunya RPJMD Kabupaten Bima menetapkan Program Prioritas dalam P2K dan menetapkan dalam Kebijakam strategis pada 6 Zona Kawasan Wisata Strategis yang telah diusulkan dalam Diskusi Bima Ramah II bersama Bupati Bima , Prof. Hamdan Zoelva , Akademisi Unmuh Mataram, Unhas Makassar, Pakar Pariwisata  Poltekpar   Lombok Sirajuddin, SST.Par, MT.Par, M. Sc.Par  awal Tahun 2021 dan beberapa pemateri lainnya.
  3. Perlunya Menetapkan Kebijakan Strategis Kabupaten Bima adanya program Monumental yang bisa dibanggakan Kabupaten Bima Yaitu Pariwisata karena menurut beliau Prof. Hamdan Zoelva  kaya akan wisata Budaya dan Alam Bahari . Hal tersebut sejalan dengan masukan Akademisi dari Unram, Unmuh, Unhas dan Sirajuddin Dosen Poltekpar Lombok sebagai  Pakar Pariwisata .
  4. Perlunya dalam RPJMD Kabupaten Bima menetapkan dalam Kebijakan Strategis  Pariwisata aktifitas ekonomi dan investasi untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan  masyarakat .
  5. Perlu Hasil Musrenbang menetapkan wilayah2 yang potensial Pariwisata menjadi fokus pengembangan dan pembangunan kantong2 infrastruktur dalam percepatan pembangunan Pariwisata .
  6. Perlunya Menetapkan dalam Kebijakan strategis Komitmen dan Pernyataan Resmi   Bupati dan Wakil membangun Pariwisata di wilayah SAMOTA-  SAKOSA – TELUK WAWORQDA – BIMA SELATAN   Tepat Tanggal 18 Maret 2021 ( Lihat Berita2 media online dan video pernyataan Bupati tgl. 18 Maret 201) dan Pernyataan Wakil Bupati di Kecamatan Pantai Ngira desa Lamere ( Lihat Video Pernyataan ) . Maka dari itu wajar sektor Pariwisata menjadi Sektor Strategis dan Kebijakan Strategis.
  7. Perlunya menetapkan Pariwisata dalam RPJMD sebagai Program Pariwisata. Memperhatikan Rekomendasi Kementerian Pariwisata  pada zoom Meeting Bima Ramah II dan beberapa Pembicara Lain awal Maret 2021 merekomendasikan Bima Destinasi Bahari dan Budaya .
  8. Perlunya mentapkan dalam RPJMD Tahun 2022 hasil pertemuan Badan Otorita Labuan Bqjo Flores Bima sebagai Wilayah Penyangga berarti Bima akan Mnejadi Destinasi Penyangga hal tersebut tertuang dalam Perpres 32 Tahun 2018 dan memutuskan dalam Rapat diruang Wakil Bupati di pimpin wakil Bupati H. Dahlan M. Noer Tanggal 8 Maret 2020 dihadiri oleh OPD  terkait Pariwisata dan Dan dari Badan Otorita Labuan Bajo Flores Direktur Utama Shana Fatina menyepakati 9 Rekomendasi antara Kabupaten Bima – BOPLBF  diantaranya  pada poin 3 dimana BOPLBF  akan memberikan dukungan sarana prasarana, Dana anggaran , Peningkatan SDM  untuk meningkatkan peran Kabupaten Bima sebagai  Wilayah Penyangga . Maka RPJMD Kabupaten Bima dan NTB wajib menetapkan dalam RPJMD  agar dukungan APBN  dalam sektor pariwisata dapat diwujudkan .

 

 

 

KESIMPULAN :

  1. Percepatan Pembangunan Pariwisata NTB  perlu di mantapkan dalam RPJMD  sehingga dapat dipercepat implementasinya. Mengingat pula Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPPNAS  2010- 2025 tinggal 4 tahun masa berlakunya .
  2. Pemerataan Pembangunan Pariwisata NTB dengan membuka kembali Lampiran II Perda Nomor 7 Tahun 2013 Perwilayahan DPD NTB  Kabupaten Bima ada 3 KSPD 20 Kawasan Wisata .
  3. Pulau Lombok dan Sumbawa  sangat melengkapi dalam sektor pariwisata Lombok sebagai Hub wisata mampu berbagi dengan pulau Sumbawa dengan cara pemerataan sarana- anggaran- SDM- Kunjungan wisata dan Branding wisata sama dilakukan dalam nasional baik Logo Promosi dan taqline citra pariwisata NTB
  4. Mengingat Lokasi Paling luas perpaduan Teluk dan terdapat 7 Pantai Pasir Putih maka Pusat KEK Pariwisata NTB selain Mandalika dapat di Tetapkan di KEK TELUK WAWORADA-PANTAI SELATAN dengan “KEK PARIWISATA TELUK WAWORADA ” di Kabupaten Bima NTB.

 

Demikian dan Terima kasih .

 

OLEH :

SIRAJUDDIN, SST.Par, MT.Par, M.Sc.Par / Dosen  Poltekpar  Lombok Kemenparekraf RI/KOMPPARINDO/JFC DIRECTOR P&D TOURISM  CREATIVEV ECONOMY

Leave a Comment